Lumentut Mengaku tak Tahu Ada Intervensi DPP

Pekan lalu mantan Ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Tenggara Diana Maringka mengaku adanya pemaksaan dari DPP serta adanya politik uang untuk memilih  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut Vecky Lumentut. Namun hal ini tak diakui oleh Lumentut.

"Biarkan saja dia bernyanyi. Saya tidak tahu soal intervensi yang dimaksud," kata Lumentut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (27/2).

Dikatakan Lumentut, dirinya tak mengetahui hal tersebut karena bukan merupakan peserta musyawarah daerah. Menurut Lumentut, dirinya nanti dipanggil oleh pelaksana untuk datang ke lokasi pemilihan setelah dirinya dinyatakan sebagai ketua terpilih. "Iya. Setelah terpilih barulah saya diundang oleh pelaksana untuk masuk di dalam ruang musda," tutur Lumentut.

Wali Kota Manado ini menambahkan, mekanisme pemilihan seperti apa dirinya pun tak tahu. Kata Lumentut, yang dia tahu acara musda tersebut ditutup oleh Wakil Ketua Partai Demokrat Jony Alen. "Saya dipanggil untuk menerima pataka tanda terpilih dalam musda. Sekali lagi saya bukan peserta musda jadi tanya saja sama peserta musda bagaimana mekanismenya," jelas Lumentut.

Vecky Lumentut menerima pataka Partai Demokrat

Diana Maringka mengaku saat pemilihan tersebut, dirinya diminta untuk memilih calon yang sudah diatur oleh DPP. Kata Diana, saat itu posisi bagai buah simalakama, karena SK pengalihan dirinya sudah ada di tangan DPP. "Katanya SK saya sudah ada tinggal mau dialihkan ke sekretaris. Siapa yang berani melawan DPP. Sebagai kader tidak ada yang berani melawan DPP," tandas Diana.

Pak Marthen yang Ajak Saya

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Tenggara mengaku  tak sendiri saat menghadap Komisi Pengawas Partai Demokrat, Selasa malam lalu. Ia mengatakan, saat itu ada juga rekan separtainya dari kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Bolmut.

Dihadapan komisi pengawas, Diana mengatakan kalau dirinya tetap mengaku menerima uang dari tim pemenangan Anas Urbaningrum. Begitu juga dengan rekan-rekannya dari DPC Sitaro, dan Bolmut. "Kalau Sangihe memang tidak menerima uang karena mereka timnya Marzukie Alie. Mengenai berapa yang mereka (Bolmut dan Sitaro) terima, kami sudah janji kepada Komisi Pengawasan untuk tidak memberitahukan ke umum," kata Diana melalui telepon, Kamis (23/2) malam.

Diana mengatakan, keberaniannya untuk buka-bukaan mengenai aliran dana saat kongres di Bandung ini, bukan karena ada pihak lain yang memaksanya. Menurut Diana, hal ini dilakukan karena rasa keterpanggilan dari hatinya. "Apalagi Partai Demokrat dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa kadernya harus jujur,  berwibawa, cerdas, dan santun" ujar Diana.

Selain itu, kata Diana, apa yang disampaikannya selama ini di media awalnya dari spontanitasnya berkomentar ketika menonton berita di televisi. "Kita nda sadar waktu kita komentari berita rupanya ada wartawan disitu," tuturnya dengan dialek khas Manado.

Menurut Diana, ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Apalagi menurut Diana, sebagai seorang  pelayan khusus di gereja, jika berbohong sama artinya dengan melanggar firman Tuhan. "Jangan sampai hanya karena ingin posisi kita aman, lantas kita berdusta. Itu tidak boleh," ucapnya.

Tak ada pesan khusus yang disampaikan oleh Komisi Pengawasan Partai Demokrat untuk Diana. Menurut Diana, selama  pemeriksaan dirinya hanya ditanyakan mengapa sampai nekat membeberkan apa yang terjadi saat kongres pemilihan ketua DPP Partai Demokrat di Bandung. "Yang pasti menurut mereka (komisi pengawasan) akan follow up mengenai pemeriksaan ini," ujarnya.

Diakui Diana, dirinya makin cinta akan Partai Demokrat. Pemeriksaan yang dijalaninya, membuktikan bahwa dirinya tidak mau ada kebohongan di partai politik pemenang pemilihan umum ini. "Saya tidak akan pindah ke partai lain. Saya lakukan semua ini justru karena saya cinta dengan Partai Demokrat," ucap Diana.

Hanya saja Diana menyayangkan sikap dari Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut Marthen Manopo yang membantah sudah menerima uang saat kongres tersebut. "Ini pertama kali saya buka loh. Justru waktu saya terima uang 5 ribu USD yang terakhir  saat hari H pemilihan, itu diajak Pak Marthen. Ngana ambe jo Diana ngana pe bagian," kata Diana menirukan percakapannya dengan Marthen Manopo.

Ia mengatakan, ada baiknya jika pihak-pihak yang sudah menerima uang saat kongres tersebut mengakui yang sebenarnya. "Jangan sampai ketika nanti kita menjadi pemimpin daerah, atau menjadi anggota DPR, kita juga melakukan hal yang sama. Mau jadi apa negara kita ini," tandas Diana.

Wuiihhh...Mahalnya Anggaran Ruang Rapat Pemprov

Anggaran belasan miliar disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk pengadaan barang dan bangunan di tahun 2012. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Biro Perlengkpan Setdaprov Sulut Roring Rudij,Kamis (23/2).

"Untuk pengadaan tahun anggaran 2012 antara lain pengadaan genset 100 kv, kemudian membangun ruang rapat khusus dengan peredam suara, aula pertemuan di Bumi Beringin, pembangunan pagar di rumah dinas gubernur, " kata Roring.

Roring mengatakan,  ruang rapat khusus ini akan digunakan untuk rapat tertutup. Bahkan, menurut Roring, ruang rapat yang rencananya akan dibangun di lantai tiga  ini akan dilengkapi dengan toilet VIP standar hotel berbintang. "Anggaran tersebut sudah termasuk interior," tuturnya.

Sementara untuk aula pertemuan di Bumi Beringin, dijelaskan Roring, sebagai daerah tujuan MICE, gubernur seringkali mengadakan pesta penyambutan. Selama ini, kata Roring, rumah jabatan gubernur sering tidak mencukupi ketika pelaksanaan pesta penyambutan digelar sehingga mengharuskan adanya pemasangan tenda. "Nantinya jika aula ini sudah dibangun, maka acara seperti welcome dinner akan dilaksanakan di aula ini. Aula ini memiliki kapasitas 400 orang," jelas Roring.

Untuk pembangunan pagar di rumah dinas Bumi Beringin akan dilakukan pada bulan April nanti. "Rencananya pagar yang akan dibuat mirip dengan pagar yang ada di istana Merdeka," ucap Roring.

Dikatakan Roring, untuk semua pengadaa ini akan dilakukan pada caturwulan kedua tahun anggaran ini. Besaran anggarannya, menurut Roring, untuk lift di kantor gubernur dianggarkan sebesar Rp 1,7 miliar, untuk ruangan rapat kedap suara  dianggarkan sebesar Rp 2,265 miliar, untuk pembangunan aula di Bumi Beringin anggarannya sebesar Rp 4,356 miliar,  untuk pengadaan genset anggarannya sebesar Rp 2,250 miliar, dan untuk pagar Rp 1,2 miliar. "Semua anggaran ini masuk dalam APBD 2012 dan harus lewat proses tender ," tandas Roring.

Asyik...Gaji PNS Naik Lagi....

Kabar gembira bagi PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI. Pasalnya, berdasarkan PP No.15 tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas PP No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara RI No.32), PP No.16 tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No.28 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (Lembaran Negara RI No.33), PP No.17 tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No.29 tahun2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI (Lembaran Negara RI No.34) , Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-12/PB/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI, maka akan ada penyesuaian gaji.

"Pembayaran gaji pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, besarannya agar disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara Abdul Gofar SH MPM, Rabu (22/2).

Dikatakannya, pembayaran gaji bulan Maret 2012 sudah menggunakan besaran gaji pokok baru,jika dimungkinkan. Ditambahkannya, apabila gaji bulan Maret 2012 sudah diproses dengan menggunakan gaji pokok lama, maka gaji bulan April 2012 sudah harus menggunakan besaran gaji pokok baru. " Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok dimaksud dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk dengan besaran gaji pokok baru diterbitkan," jelasnya.

Abdul Gofar menambahkan,  dalam hal  Gaji Induk bulan Maret 2012 telah menggunakan besaran gaji pokok yang baru, pembayaran kekurangan gaji tersebut diupayakan dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Maret 2012. Menurutnya, apabila Gaji Induk bulan April baru menggunakan besaran gaji pokok yang baru, maka pembayaran kekurangan gaji harus diselesaikan paling lambat pada bulan April 2012. "Pembayaran gaji pokok PNS Daerah, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pembayaran gaji pokok baru untuk PNS,Anggota TNI dan Anggota POLRI tersebut diatas," tandasnya.

Dalam lampiran PP No. 15/2012 disebutkan, gaji pokok terendah untuk PNS Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.046.100 (sebelumnya Rp 1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp 3.742.300 (sebelumnya Rp 3.332.000). Sedang untuk golongan IVa masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedang tertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.608.700 (sebelumnya Rp 4.100.000).

Untuk prajurit dua TNI atau bhayangkara Polri dengan masa kerja 0 tahun sesuai PP No. 16/2012 dan PP No. 17/2012 gaji pokoknya) adalah Rp 1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000), sedang prajurit TNI dengan pangkat kopral kepala atau prajurit Polri dengan pangkat ajun brigadir polisi dengan masa kerja 32 tahun menerima gaji pokok sebesar Rp 2.365.600 (sebelumnya Rp 2.134.600).

Adapun perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100), sementara perwira TNI dengan pangkat kapten atau ajun komisaris polisi dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 3.803.100 (sebelumnya Rp 3.385.000). Untuk perwira tinggi TNI dengan pangkat Brigjen, Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama dan Polri dengan pangkat Brigjen dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.644.400, sementara perwira tinggi TNI dengan pangkat Laksama, Jendral dan Marsekal atau dengan Polri dengan pangkat Jendral dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnya Rp 4.072.000).

Berita kenaikan gaji ini langsung disyukuri oleh Helty Dipan. Guru di sebuah SMP Negeri di Minut ini mengatakan, memang sudah pernah mendengar adanya berita kenaikan gaji ini, tapi belum tahu kapan realisasinya. "Puji Tuhan. Meski cuma naik sedikit yang penting naik, daripada tidak sama sekali," katanya.

Mario Wuisan, seorang PNS di DPRD Sulut mengatakan bersyukur atas kenaikan gaji ini.. Dikatakannya, setiap rupiah yang bertambah tentunya sangat berharga di zaman sekarang ini. "Karena biasanya, ketika gaji pegawai naik, maka harga-harga di pasaran juga ikutan naik," ujar Mario.

Jika dikaitkan dengan etos kerja, menurut Mario hal ini dikembalikan ke pribadi masing-masing PNS. Menurutnya, jika pola pikir PNS menganggap PNS adalah Pekerja Nan Santai, tentu sama sekali tidak berpengaruh. Tapi kata dia, bagi PNS yang memang memiliki karakter bekerja, kenaikan gaji ini adalah pengoptimalan potensi diri untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal ini instansi pemerintah. Kenaikan gaji menjadi semacam stimulator untuk lebih meningkatkan kapabilitas diri agar kinerja yang dihasilkan semakin berkualitas dan profesional," tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Piet Pusung. Pria yang tercatatat sebagai PNS di Kementerian Dalam Negeri ini mengatakan, kenaikan gaji ini tentunya harus diiringi dengan peningkatan performa kerja PNS. "Apalagi dengan adanya moratorium PNS Tahun lalu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu dengan menumbuhkan PNS yang berada dalam lingkungan kerja yang kompetitif," ucap Piet.

Ditambahkan pria yang juga merupakan Direktur Manajemen Stratejik Intelektual Muda Sulut ini, tidak dapat dipungkiri bahwa indikator kualitas performa kerja PNS disamping  mentalitas pribadi, faktor kesejahteraan juga memegang peranan penting. "Semoga kenaikan gaji tidak menjadikan alasan untuk malas-malasan tapi justru menjadi alasan untuk semakin produktif," tandas Piet.

Aduh...Pak Sekprov kok Bisa Keliru Sebutkan Nama

Setelah menyebutkan tiga nama calon sekretaris Kota Manado pada pekan lalu yakni Haefrey Sendoh, Arnold Kewas, dan Harold Monareh, Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan meralat ucapannya mengenai tiga nama tersebut.

"Soal tiga nama yang sudah saya sebutkan waktu lalu, saya keliru. Tiga calon yang benar adalah Arnold Kewas, Haefrey Sendoh, dan Henny Giroth," ujar Mokodongan, Rabu (22/2).

Tak hanya keliru dalam menyebutkan nama tiga calon tersebut, pekan lalu Mokodongan mengatakan akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan pada pekan ini. Namun saat dikonfirmasi lagi mengenai pelaksanaan uji ini, Mokodongan menyarankan agar mengkonfirmasikan hal tersebut dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut. "Coba tanya ke BKD, ke pak Roy Tumiwa,” ujarnya.

Pernyataan Mokdoongan mendapat tanggapan dari pengamat pemerintah dan politik Sulut Taufik Tumbelaka. Menurut Tumbelaka, ini menjadi pelajaran bagi pejabat selevel sekretaris provinsi agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. "Ini masalah penting. Apalagi persoalan Sekkot Manado sudah menjadi masalah penting dan sensitif," kata Tumbelaka.

Kata Tumbelaka, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi berulang. Karena, kata dia, jika sampai terjadi terus menerus seperti ini, bisa menurunkan wibawa dari pemerintah provinsi.  Ada baiknya mungkin ke Pak sekprov lebih berhati-hari mengeluarkan pernyataan. Karena ini mewakili pemerintah provinsi. Dan diharapkan ini tidak terulang lagi. Namun saya rasa ini merupakan kesalahan yang manusiawi," tandas Tumbelaka

Wakil Rakyat dan Barang Mewahnya

Tahu lagunya Iwan Fals yang Wakil Rakyat (mungkin bukan itu judulnya)? Satu di antara liriknya adalah "Wakil Rakyat seharusnya merakyat"......Kalau dengar lagu itu emang sedikit menggilitik. Apalagi melihat wakil rakyat kita yang duduk di kursi DPRD. Apakah mereka merakyat? I don't think so.

Saya tidak akan membahasa soal kinerja mereka...tapi kali ini tergelitik untuk menulis mengenai penampilan mereka , but i'm not a fashion police loh...hehehehehehehe....Sudah dua kali saya mendapat pos liputan di DPRD Sulut. Jujur agak malas datang ke kantor yang sering disebut gedung cengkih oleh warga bumi nyiur ini. Hal ini dikarenakan, ketidakpastian jam kerja dari para wakil rakyat yang terhormat, tapi sudahlah...

Balik lagi soal tampilan para wakil rakyat ini. Mengapa saya mengatakan mereka tidak merakyat? Barang-barang yang mereka gunakan mulai dari mobil, sepatu, tas, telepon genggam, kacamata, semuanya merupakan barang bermerek. Kita tahu bersama kalau  barang-barang bermerek apalagi merek terkenal, harganya pasti tidak murah.Misalnya untuk membeli satu kacamata merek O***y (gak boleh sebut jelas mereknya :p) bisa menanggung makan selama seminggu untuk beberapa keluarga.

Suatu ketika, saat sedang liputan rapat paripurna, saya berdiri di depan pintu masuk. Satu per satu para wakil rakyat ini masuk ke ruang rapat. Bak selebriti yang lagi berjalan di karpet merah, gaya mereka juga tak kalah kerennya. Gak anggota dewan perempuan atau laki-laki gayanya top markotop deh. Kalau yang perempuan, sepengamatan saya, ajang rapat paripurna seperti menjadi ajang pamer gaya atau fashion. 

Bayangkan saja, ada anggota dewan yang perempuan datang dengan sepatu hak tinggi sekitar 15 centimeter. Bukan sembarang merek, sepatu sang anggota dewan ini merupakan sepatu yang mereknya sama dengan yang digunakan Syahrini. Itu loh sepatu yang terkenal dengan "sol merahn"nya itu. 

Tak hanya sepatu, tas yang digunakan para wanita wakil rakyat ini juga merupakan merek terkenal. Tas dengan logo H di bagian depannya, itu selalu menjadi jinjingan mereka saat memasuki kantor DPRD ini.

Sempat satu kali, timbul pertanyaan di pikiranku "Apa semua anggota dewan yang perempuan harus menggunakan barang bermerek?" Hahahahahahaha bukannya sirik, tapi ini sungguh ironi. Masih banyak masyarakat di luar sana yang putus sekolah, masih ada bayi-bayi yang menderita gizi buruk, bahkan masih ada masyrakat yang harus meninggal karena tak sanggup membeli obat untuk menyembukan sakitnya.

Ah....jadi bingung............hahahahahahaha